kasus pelanggaran ITE yang sudah pernah terjadi dan etika digital

 NAMA :YOGA AGIT L.A

KELAS:X TKJ 2

NO ABSEN:34


>kasus Lingkungan Belajar

Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai



Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, perkara pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh seorang siswa SMA di Nusa Tenggara Timur (NTT), SN, berakhir damai. 

             SN sebelumnya ditetapkan tersangka atas laporan guru honorer SDN Bestobe, WU, pada 23 Oktober 2020. Ia disangka melanggar pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Kasusnya sudah selesai, mereka berdamai setelah dimediasi," kata Agus dalam keterangannya


>Kaus Lingkungan Sekolah


Viral Kasus ITE Menjerat Pelajar SMA di NTT, Kabareskrim: Kasusnya Sudah Dihentikan




Mabes Polri melalui jajarannya melakukan supervisi atas kasus pencemaran nama baik yang menjerat siswa SMA inisial SN (19) atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE.


SN ditetapkan tersangka atas laporan wanita berinisial WU, guru honorer SDN Bestobe, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 23 Oktober 2020 lalu.


Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto membenarkan adanya penerapan restorative justice dengan mediasi antara pelapor dan terlapor.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Viral Kasus ITE Menjerat Pelajar SMA di NTT, Kabareskrim: Kasusnya Sudah Dihentikan, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/02/viral-kasus-ite-menjerat-pelajar-sma-di-ntt-kabareskrim-kasusnya-sudah-dihentikan.

Penulis: Igman Ibrahim

Editor: Johnson Simanjuntak


"Kasusnya dah selesai, mereka berdamai setelah di mediasi," kata Komjen Agus dalam keterangannya, Selasa (2/3/2021).


Agus menjelaskan langkah ini dilakukan atas petunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.


Khususnya terkait intruksi agar lebih berhati-hati menerapkan undang-undang ITE. 




Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Viral Kasus ITE Menjerat Pelajar SMA di NTT, Kabareskrim: Kasusnya Sudah Dihentikan, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/02/viral-kasus-ite-menjerat-pelajar-sma-di-ntt-kabareskrim-kasusnya-sudah-dihentikan.

Penulis: Igman Ibrahim

Editor: Johnson Simanjuntak


>Lingkungan luar sekolah


Sepak Terjang UU ITE yang Bikin Gerah Jokowi



Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan Polri untuk adil dan berhati-hati dalam menerapkan pasal di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi tampak gelisah melihat akhir-akhir ini banyak yang melapor ke Polisi menggunakan UU ITE.

"Saya paham undang-undang ITE semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," katanya dalam rapim TNI-Polri, Senin (15/2).

Oleh karena itu, Jokowi minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang ITE. Dia ingin pasal pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati.

"Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal pasal Undang-Undang ITE, biar jelas dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan, agar implementasinya, konsisten, akuntabel dan berkeadilan," ucapnya.

merdeka.com, merangkum kasus UU ITE teranyar yang menjerat sejumlah tokoh.

Dimulai dari Mantan anggota Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya. Dia dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik tentang proyek PIK2 di Jakarta yang disebut menggunakan pasir asal Bangka. Marco dilaporkan oleh kuasa hukum Agung Sedayu Group selaku pengembang PIK2, yakni Masco Afrianto Lumbantobing.

"Bajingan banget proyek ini! Merusak Pulau Bangka, dg bangga dijadikan bahan jualan pula! Ambil pasir putih dari Bangka buat pantai di PIK2 Jakarta," cuit Marco melalui akun twitter-nya @mkusumawijaya pada 3 Desember lalu.

Badan Hukum Perkumpulan Pembela Kebebasan Asia Tenggara atau SAFEnet meminta Polda Metro Jaya untuk menghentikan kasus ini. Melalui akun twitter resminya @safenetvoice, SAFEnet menilai sikap Marco tersebut merupakan bentuk perjuangan seorang aktivis lingkungan yang sedang mempertahankan kelestarian Pulau Bangka.

Menurut SAFEnet, sikap Mantan staf Gubernur DKI Jakarta itu seharusnya dilindungi Undang-Undang, bukan malah dipidanakan.

"Padahal menurut Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tertulis setiap orang ataupun aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup, maka harus dilindungi undang-undang," dikutip dari akun Twitter SAFEnet, Selasa (16/2).

Untuk itu, SAFEnet mengkampanyekan tagar #StopPidanakanMarco di Twitter sejak 8 Februari lalu. Kampanye SAFEnet untuk menghentikan kasus Marco itu telah mendapat dukungan sebanyak 7.556 likes dan 4.147 retweets dari pengguna twitter.

Sebagai informasi, Marco diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.

Selain Marco, tokoh publik yang juga dilaporkan ke polisi dengan UU ITE yakni Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Novel dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ormas Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK) terkait cuitannya mengenai wafatnya Soni Eranata alias Ustadz Maaher At-Thuwailibi di Rutan Bareskrim Polri.

PPMK menuding Novel telah melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang ITE. Ormas PPMK juga telah melaporkan Novel ke Dewan Pengawas KPK berkaitan dengan kode etik KPK pada Senin kemarin.

Berikut cuitan Novel yang dianggap melanggar UU ITE oleh oleh Ormas PPMK.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Ustaz Maaher meninggal di rutan Polri. Padahal, kasusnya penghinaan, ditahan, lalu sakit. Orang sakit, kenapa dipaksakan ditahan? Aparat jangan keterlaluan lah. Apalagi, dengan ustadz. Ini bukan sepele lho...." kata Novel.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tudingan pencemaran nama baik terhadap Fredy Kusnadi. Seperti yang diketahui, melalui akun twitternya, Dino menyebut Fredy Kusnadi sebagai sosok mafia tanah yang mencuri sertifikat tanah ibundanya.

"Update MafiaTanah: Ternyata polisi pernah tangkap dalang sindikat tanah a.n. Fredy Kusnadi tanggal 11 November 2020 jam 9 malam. Namun setelah dibawa ke Polda Metro, malam itu juga dalang dibebaskan tanpa proses hukum yang transparan dan jelas. Setelah itu, dalang tersebut kabur dari rumahnya," dikutip dari akun twitter @dinopattidjalal, Senin (15/2).

Kuasa Hukum Fredy, Tonin Tachta Singarimbun melaporkan Dino pada 13 Februari lalu dengan dugaan pelanggaran Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45a Ayat 3 dan/atau Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Tonin mengatakan, tudingan Dino terhadap Fredy tidak berdasar. Karena kata Tonin, kliennya itu telah membeli rumah milik orang tua Dino di Cilandak Barat, Jakarta Selatan dengan kesepakatan jual seharga Rp11 miliar melalui metode pembayaran kredit.

"Fredy menebus sertifikat atas nama keponakan atau sepupunya di koperasi simpan pinjam setelah AJB di kantor PPAT di Jakarta Selatan. Berdasarkan AJB bayar PBHT dan PBB maka dilanjutkan balik nama ke klien kami. Setelah itu, apa yang salah? Apakah ini mafia?" kata Tonin saat dikonfirmasi, Minggu (14/2).

Menanggapi kasus ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, pihaknya sudah mengetahui keberadaan Fredy dan saat ini polisi sedang melakukan pengejaran.
Sebelumnya, Dino pun sempat meminta perlindungan kepada pihak Juru Bicara Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berharap polisi bisa akan membela korban. Dalam kasus ini, dia yakin bahwa dirinya merupakan seorang korban.

"Saya minta perlindungan dari Kapolda. Tapi kalau tidak diberi perlindungan juga tidak apa-apa, asal hukum ditegakkan dengan murni. Saya dan rakyat akan menangis jika polisi tidak bisa melawan mafia tanah. Kalau bukan polisi yang membela kami, siapa lagi?" kata Dino.

Berdasarkan catatan Kontras, per Oktober 2020, dari 10 peristiwa mengkritik Jokowi, ada 14 orang yang diproses hukum dan dari 14 peristiwa yang mengkritik Polri, 25 orang diproses. Selain itu, ada pula 4 orang diproses hukum karena mengkritik pemerintah daerah.

Bila mengacu pada data SAFEnet, terdapat 285 kasus UU ITE sejak tahun 2008 hingga 2019. Sedangkan sepanjang Januari-Oktober 2020, SAFEnet mecatat, ada 59 kasus UU ITE. Pasal-pasal yang disangkakan lagi-lagi pasal karet yang sudah kerap kali diprotes oleh berbagai lembaga pemerhati demokrasi.

"11 Orang dijerat pasal 28 ayat 1 UU ITE, 14 orang dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE, 4 orang dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE. Serta 35 orang dijerat UU ITE dan pasal 14-15 Nomor 1/1946," kata Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Ika Ningtyas.

Sebenarnya, kata Ika, data yang dimiliki SAFEnet memang tidak merepresentasikan seluruh kasus UU ITE yang terjadi di Indonesia. Ika mengatakan, jumlah seluruh kasus terkait UU ITE secara lengkap tercatat dalam data Direktorat Tindak pidana Siber Mabes Polri, Siber Polri.

Sumber

>Etika

Keadaban Kita Di Ruang Digital

Masyarakat Indonesia sekonyong-konyong menyerang kolom komentar Instagram Microsoft sejak akhir Februari 2020 hingga akhirnya Microsoft pun sempat mematikan kolom komentarnya. Musababnya tak lain karena rilis hasil survei dari Microsoft yang bertajuk Digital Civility Index (DCI) 2020 yang menempatkan Indonesia pada posisi 29 dari 32 negara yang disurvei terkait tingkat kesopanan dalam berperilaku di ruang digital.

Sebagian masyarakat merasa tidak terima dengan hasil survei tersebut yang menempatkan Indonesia berada di posisi buncit di kawasan Asia Tenggara. Hasil survei tersebut tentu kontradiktif dengan label Indonesia memiliki budaya ketimuran yang menjunjung tinggi norma kesopanan.

Hasil survei tersebut sejatinya bukan hal yang baru; banyak hasil penelitian lain yang menempatkan kondisi memprihatinkan perilaku warga digital (netizen) Indonesia. Sebagai contoh, hasil riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2019 menyebut 49% atau hampir separuh pengguna internet di Indonesia pernah di-bully di media sosial. Kenyataan ini menandakan ada masalah mendasar yang dihadapi masyarakat digital di Indonesia.

Realitas yang tak terbantahkan

Hasil survei DCI 2020 tidak bisa dibantah hanya dengan menyerang kolom komentar media sosial Microsoft; justru hal tersebut semakin mengonfirmasi bahwa netizen Indonesia memang "kurang sopan" dalam berperilaku di dunia digital. Perilaku serupa juga sering kita jumpai pada media sosial public figure yang "dianggap" tidak memenuhi ekspektasi publik. Dengan mudah netizen Indonesia memuja, bersimpati, hingga menjadi pengikut seseorang, namun dengan ringan juga mampu melakukan perundungan atau cyberbullying ketika seseorang tersebut sedikit melakukan kesalahan dan tidak memenuhi "harapan" sosial mereka.

Realitas politik saat ini juga semakin memperparah kondisi tingkat keadaban netizen Indonesia. Hajatan pemilu maupun pilkada menjadi arena "pembibitan" militansi netizen dengan melahirkan buzzer politik yang siap melawan dengan segala cara lawan-lawan politik kubu mereka. Celakanya, perilaku tersebut tidak mudah mereda meskipun hajatan pemilu maupun pilkada telah usai. Maka tidak heran jika saat ini pun kita dengan mudah melihat umpatan, makian, sumpah serapah di media sosial.

Lalu apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia dinilai kurang beradab ini? Adakah yang berbeda dalam berperilaku di dunia maya dan dunia nyata?

Disinhibition online effect

Jumlah masyarakat Indonesia yang terhubung dengan internet memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam laporan tahunan dari We Are Social yang bertajuk Digital 2021: Global Overview Reports yang dirilis Januari lalu menyebutkan, pengguna aktif internet di Indonesia sebanyak 202,6 juta atau 73,7 persen dari populasi yang berjumlah 274,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 170 juta di antaranya mengakses media sosial dengan waktu rata-rata 3 jam 14 menit. Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia memang sudah gandrung dengan aktivitas di dunia digital, dari bersosial media, bermain game, hingga berbelanja online.

Data tersebut juga menunjukkan adanya perpindahan aktivitas masyarakat dari realitas yang nyata ke realitas maya atau digital. Masalahnya adalah perpindahan aktivitas tersebut tidak membawa serta perilaku yang biasanya ditunjukkan dalam aktivitas nyata. Ada perubahan perilaku yang oleh John Suler (2004) dalam jurnal Cyberpsichology & Behavior disebut sebagai disinhibition online effect. Yaitu kondisi psikologis seseorang yang merasa lebih nyaman untuk menunjukkan perilaku, perasaan, atau pemikiran tertentu secara online dibandingkan dengan lingkungan nyata. Faktor-faktornya antara lain anonimitas, invisibilitas, asinkorinitas, introyeksi solipsistik, imajinasi disosiatif, dan minimisasi otoritas yang ditunjukkan dunia online.

Sejatinya, ini adalah fenomena global yang dialami hampir di semua negara yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pembedanya adalah, banyak negara sudah mulai untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan pendidikan berperilaku di internet, sedangkan kita baru ancang-ancang dengan membuat Komite Etika Berinternet yang digagas Kominfo beberapa hari yang lalu. Jika tidak diatasi secara komprehensif, ketidaksopanan di dunia digital akan bermutasi menjadi kejahatan cyber.

Kompetensi kewarganegaraan digital

Jika berkaca pada permasalahan tersebut, harapan terbaik untuk solusi yang paling komprehensif adalah melalui pendidikan. Sayangnya, tidak ada satu pun mata pelajaran yang memberikan materi tentang etika sekaligus kompetensi dalam berselancar di internet. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi belum mengadopsi konsep kewarganegaraan digital dalam kurikulum formalnya.

Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah saat ini masih berkutat pada level kewarganegaraan konvensional yang berfokus pada hak dan kewajiban warga negara. Padahal secara sosiologis masyarakat telah beralih ke warga digital. Sehingga perlu pengembangan kecerdasan teknologi dan pemahaman bagi warga negara untuk bagaimana hidup dalam era digital. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di lingkup pendidikan pun harus menangkap tanda-tanda zaman ini dengan mengadopsi konsep kewarganegaraan digital (digital citizenship).

Kewarganegaraan digital banyak dikonsepkan oleh akademisi sebagai norma perilaku yang sesuai dan bertanggungjawab terkait dengan penggunaan teknologi informasi (Ribble & Bailey, 2007). Bahkan Jason Ohler (2011) dengan tegas mengartikan kewarganegaraan digital sebagai pendidikan karakter. Pada prinsipnya dalam kewarganegaraan digital diajarkan bagaimana siswa memahami hak dan tangung jawab menjadi warga digital, termasuk tentang bagaimana cara aman, legal, dan etis dalam berperilaku di dunia digital. Hal ini mengacu pada warga negara yang dapat menggunakan internet secara teratur dan efektif.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan kompetensi kewarganegaraan digital yang menjadi indikator seseorang dianggap mampu dan siap menjadi warga digital yang bertanggung jawab, teratur, dan efektif. Karena dunia digital ibarat belantara yang sangat luas dan belum terlindungi oleh hukum sepenuhnya. Ketika aktivitas warga negara di dunia digital dibiarkan bebas yang terjadi selanjutnya adalah hukum rimba yang berlaku. Untuk itu, dibutuhkan panduan sebagai modal warga negara dalam melakukan aktifitas di dunia digital.

Panduan yang bisa menjadi pegangan adalah kompetensi kewarganegaraan digital. Kompetensi ini menjadi semacam kode perilaku warga negara ketika mencurahkan aktifitas kewarganegaraannya di dunia digital seperti di media sosial. Fokusnya adalah bagaimana membekali warga negara terhadap perilaku yang mungkin muncul akibat "ketidakterbatasan" dan anonimitas di dunia digital.

Mengutip The DQ Institute (DQI), sebuah lembaga pemikir internasional yang didedikasikan untuk menetapkan standar global untuk pendidikan kecerdasan digital, setidaknya terdapat delapan kompetensi kewarganegaraan digital yang meliputi; digital citizen identity, screen time management, cyberbullying management, cyber security management, privacy management, critical thinking, digital footprints, dan digital empathy. Ini hanya beberapa contoh kompetensi kewarganegaraan digital yang dikembangkan oleh DQI yang semestinya bisa menjadi referensi Komite Etika Berinternet yang digagas oleh Kominfo saat ini.

Seyogianya kompetensi ini menjadi kompetensi umum yang bisa diajarkan kepada generasi muda melalui pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Dengan kompetensi ini, setiap warga negara akan diajarkan untuk bertanggungjawab terhadap setiap perilaku di dunia digital dan membatasi diri sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga yang dimunculkan adalah kesadaran warga negara bukan menekan atau mengatur warga negara, dengan demikian akan menghasilkan warga negara yang berdaya

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TENTANG KELAS IP DAN PENGALAMATAN